Fokus1News, Jakarta - Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kawasan Patung Kuda. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah terkait berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Selasa (16/6/2026).
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus Koordinator Aksi, Muhammad Abdi, mengatakan mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, baik yang berasal dari daerah maupun persoalan berskala nasional.
“Kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah dari daerah maupun persoalan dalam skala nasional secara langsung kepada Bapak Wapres,” ujar Abdi.
Menurutnya, Gibran menerima seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dengan terbuka. Bahkan, sejumlah poin tuntutan disebut dicatat langsung oleh Wakil Presiden selama pertemuan berlangsung.
“Respons dari Bapak Wapres sangat baik. Beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya. Poin-poin yang harus dievaluasi dan diperbaiki terkait berbagai persoalan yang menurut kami janggal di negara hari ini,” katanya.
Meski demikian, Abdi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada pertemuan tersebut. Pihaknya memberikan tenggat waktu selama 5×24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret atas aspirasi yang telah disampaikan.
Menurutnya, apabila tidak terdapat perkembangan yang dinilai memadai dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar.
“Tentu tidak berhenti. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5×24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan dan melakukan aksi jilid-jilid berikutnya,” tegasnya.
Dalam memorandum yang diserahkan kepada pemerintah, mahasiswa UBK membagi tuntutan ke dalam beberapa klaster. Pada klaster fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan audit secara transparan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan agar sebagian anggaran yang digunakan untuk MBG dapat dialihkan guna membantu pembiayaan pendidikan tinggi sehingga akses pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Posting Komentar